KEBIJAKAN FISKAL

B.KEBIJAKAN FISKAL

1.Teori dan Model

Di Indonesia,kebijakan fiscal mempunyai dua prioritas.Prioritas pertama adalah mengatasi deficit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya.Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi macro,yang terkait dnegan antara lain pertumbuhan ekonomi,tinkat inflasi,kesempatan kerja,dan neraca pembayaran.
Sejumlah persamaan sedderhana menurut Keynes seperti dibawah ini :

Y = C + I + G (6.1)
C = cYd + Ca (6.2)
S = s.Yd;s = (1-c) (6.3)
Yd = Y – T (6.4)
T = Ty (6.5)
I = Ia (6.6)
G = Ga (6.7)
S = I (6.8)
T = G (6.9)


Dimana persamaan (6.1) adalah definisi pendapatan nasional. Persamaan (6.2) menggambarkan fungsi konsumsi,yang mana nilai konsumsi ditentukan oleh pendapatan bersih setelah dikurangi pajak (Yd) dan konsumsi otonom (Ca),sisa dari pendapatan
Atau (1-c) adalah tabungan (s),seperti di persamaan (6.3). Persamaan (6.4) adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak. Persamaan (6.5) mencerminkan pendapatan pemerintah dari pajak yang ditentukan selain oleh tingkat pendapatan (dari wajib pajak),juga oleh besarnya tarif pajak,Persamaan (6.6) adalah investasi yang sifatnya otonom,Persamaan (6.7) adalah pengeluaran pemerintah yang juga sifatnya berdiri sendiri,tidak ditentukam oleh model(ekonomi).Persamaan (6.8) dan jumlah pemasukan pajak sama dengan jumlah pengeluaran pemerintah (persamaan (6.9)).

Jika ekonomi sedang lesu yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDB yang menurun atau negatif maka pemerintah berkewajiban sesuai fungsinyta memberi insentif atau dorongan agar pertumbuhan kembali positif atau meningkat. Untuk tujuan tersebut,pemerintah lewat kebijakan fiscal punya dua opsi: menaikkan pengeluaran (∆G>0) atau/dan menguramgi tarif pajak pendapatan (∆t<0) jika system pajak pendapatan yang berlaku adalah seperti di persamaan (6.5).ini yang di maksud dengan kebijakan fiscal ekspansif. Sebaliknya kebijakan fiscal kontraktif adalah mengurangi pengeluaran ((∆G<0) atau meningkatkan pendapatan pajak lewat menaikkan tarif pajak ((∆t > 0).

Kebijakan fiscal ekspansif juga bisa mengakibatkan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peningkatkan permintaan kredit yang didorong oleh kenaikan pendapatan. Jika kenaikan suku bunga terlalu tinggi akan berdampak negative terhadap pertumbuhan investasi didalam negeri.Apabila nilai pendapatan atau penurunan laju pertumbuhan PDB akibat penurunan investasi sama besarnya dengan nilai pendapatan yang meningkat karena peningkatkan pengeluaran pemerintah,maka efek dari kebijakan fiscal tersebut menjadi nol,atau seperti yang disebut di buku-buku teks ekonomi macro,kebijakan fiscal tersebut telah menimbulkan efek crowding-out.

2. Data Empiris

Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah lewat kebijakan fiskalnya didalam perekonomian Indonesia adalah tren perkembangan jangka panjang dari rasio G-Y atau besarnya pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari pendapatan nasional atau PDB.