kebijakan moneter

C. KEBIJAKAN MONETER

1.Teori dan Model

Uang mempunyai peran sentral didalam perekonomian modern. Berbeda dengan zaman dahulu kala,sekarang ini tanpa uang tidak mungkin ekonomi bisa berjalan karena tidak ada permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sedangkan disisi lain terlalu banyak uang beredar di masyarakat mengakibatkan terlalu banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran di pasar terbatas,maka tingkat inflasi akan meningkat,dan inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di Indonesia,perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok. Pertama,mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Kedua,faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ketiga,sistem moneter Indonesia. Keempat,hubungan antara uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi.
Ada dua teori utama dari aliran klasik mengenai peran uang di dalam ekonomi,yakni teori kuantitas uang dan teori Cambridge. Dasar pemikiran dari teori kuantitas uang adalah bahwa uang hanya sebagai alat tukar dan perekonomian selalu dalam kondisi keseimbangan (AD = AS) pada tingkat kesempatan kerja penuh.Sebagai alat tukar,maka uang akan berputar atau berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain selama satu periode tertentu.Sedangkan teori Cambridge adalah bahwa pemintaan uang tidak hanya di pengaruhi oleh volume transaksi yang di ukur dengan PDB riil,tetapi juga di pengaruhi oleh tiga factor lainnya,yaitu tingkat kekayaan seseorang,tingkat bunga,dan ekspektasi seseorang tentang masa depan.

2. Data Empiris

Arah kebijakan moneter Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam 20 tahun belakangan ini mengikuti perubahan kondisi perekonomian didalam negeri yang juga di pengaruhi oleh dinamika perekonomian global.Pada awal tahun 1980.sebelum deregulasi dan liberalisasi sektor keuangan,kebijakan moneter lebih di arahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah yang pada masa itu hingga krisis ekonomi 1997/98 pemerintah mengadopsi system penentuan kurs bebas terkendali (atau umum dikenal di buku-buku teks internasional sebagai system managed floating).
Dilihat dari perspektif ASEAN,jumlah kredit perbankan ke masyarkat (yakni kredit modal kerja dan investasi ke dunia usaha dan kredit konsumen rumah tangga) di Indonesia bukan yang terbanyak,dilihat dari persentasenya setiap tahun terhadao PDB.Selama periode 1990-2007,rasio tertinggi terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 62 %. Namun setelah itu cenderung menurun terus. Tren ini bisa disebabkan oleh dua kemungkuna,laju pertumbuhan kredit per tahun yang semakin kecil atau PDB yang meningkat terus.Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu tanggung jawab otoritas moneter,dalam hal ini BI. Karena stabilitas nilai rupiah bersama dengan stabilitas harga atau laju inflasi yang terkontrol merupakan dua prasyarat bagi pencapaian stabilitas perekonomian nasional.


3. Krisis 1997/98 akan Terulang lagi pada Tahun 2008-2009?

Sejak krisis ekonomi 1997/98,ketahanan system moneter di Indonesia terus mendapat ujian silih berganti,yang terutama bersumber dari luar. Selama tahun 2008,perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah persoalan,mulai dari naiknya harga BBM dan pangan di pasar internasional hingga kebangkrutan sejumlah perusahaan-perusahaan raksasa AS,termasuk Lehman Brothers yang semuanya akibat panjang dari kasus”subprime Mortgage”di Negara adi daya tersebut.
Kenaikan harga BBM dan pangan di pasar internasional memicu naiknya inflasi di dalam negeri.Inflasi setahunan Agustus 2008,misalnya telah mencapai hampir 12% jadi sudah menembus 2 digit,jauh di atas target yang ditetapkan semula oleh BI yakni 5 % plis minus 1%.
Menghadapi kondisi ini,Bank-bank melakukan tindakan yang sama seperti yang pernah di perbuat pada saat krisis 1997/98,yakni menaikkan suku bunga deposito berjangka (walaupun tidak sebesar pada krisis 1997/98),baik resmi maupun tidak resmi agar perbankan bisa menarik lebih banyak lagi dana masyarakat.Sedangkan langkah-langkah yang di ambil oleh BI untuk menghadapi kondisi ini adalah sebagai rikut. Pertama,untuk jangka panjang,BI akan tetap menerapkan kebijakan moneter(pengetatan likuiditas)yang bisa menurunkan tingkat inflasi ke posisi 6,5% pada tahun 2009.Sedangkan untuk jangka pendek,BI menerapkan kebijakan moneter ekspansif (pelonggaran likuiditas).Selain itu, BI juga menyediakan fasilitas likuiditas kepada perbankan yang membutuhkan melalui operasi pasar terbuaka,termasuk melalui pembelian surat berharga.juga melakukan penyempurnaan berbagai aturan tentang pemberian fasilitas,sehingga mempermudah perbankan untuk mendapatkan likuiditas tambahan dari BI.